Apakah Benar, Presiden Jokowi Cemas Pembangunan IKN Mangkrak?
Apakah Benar, Presiden Jokowi Cemas, Pembangunan IKN Mangkrak ?
Oleh Dasman Djamaluddin,S.H.,M.Hum.
(Penulis Buku Biografi, Wartawan dan Sejarawan)
Inilah foto Presiden Jokowi (Joko Widodo) saat memantau sejumlah proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari atas bangunan Kantor Presiden di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis, 2 November 2023.(Dok. Sekretariat Presiden)
Mangkrak adalah sebuah keadaan, baik properti, gelar atau jabatan, saat hak mereka tak dipegang oleh seseorang, atau terbengkalai tidak berfungsi untuk sebagaimana mestinya dan menunggu penantian atau penentuan dari pemilik sebenarnya. Dalam hukum, istilah mangkrak hanya dapat diterapkan kepada lahan masa depan.
Secara pribadi, saya berpendapat, kecemasan seorang presiden di akhir masa jabatannnya, ialah ketika rencana pembangunan yang ia gagas belum selesai di akhir masa jabatannya. Ingat ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakhiri masa jabatanmya? Dua proyek besar, yaitu Hambalang dan Museum Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), mangkrak.
Memang benar, pemerintah telah menargetkan bakal mulai menggunakan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di tahun 2024. Hingga kini, proses pembangunan beberapa kantor pemerintah di IKN sendiri terus dipercepat.
Memang benar, untuk Kantor Presiden sendiri telah mencapai 49,75% melampaui target yang telah ditetapkan. Sementara itu untuk progres Istana Negara sendiri sudah mencapai 33,9%.
Hal ini diungkapkan Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan (PTPP) Andi Gani Nena Wea. PT PP sendiri merupakan BUMN yang banyak mendapatkan kontrak pembangunan kantor pemerintah di IKN.
Presiden Joko Widodo pun pernah mengatakan gagasan membangun Ibu Kota IKN berasal dari Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno alias Bung Karno.
Jokowi tak mau pembangunan IKN disebut sebagai idenya. Hal itu ia sampaikan menjawab pernyataan pengusaha tekstil Anne Patricia Sutanto.
"Saya merasa bangga bahwa ide IKN dari wong Solo," kata Anne pada 100 CEO Kompas Forum di IKN, Kamis, 2 November 2023.
Optimis Jokowi Merambah ke Pemilihan Presiden
Tidak lama lagi, kita akan menyaksikan siapa presiden baru Indonesia. Ketiga calon presiden dan wakilnya, sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tetapi, ada permasalahan ketika kita menyebut nama calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, yaitu Gibran.
Sejarawan Asvi Warman Adam yang sudah lama saya kenal mengatakan, parpol koalisi Prabowo kultuskan Jokowi.
Sejarawan Asvi sebut koalisi Prabowo kultuskan Jokowi jadi alasan mengapa keputusan politik dirasakan anomali. Itub disampaikannya dalam wawancara Kompas TV, 25 November 2023.
Rasa kagum atas keberhasilan Jokowi dan massa pendukung, kata Asvi, "Membuat koalisi Prabowo kultuskan Jokowi," tegas dia.
Menurut dia fenomena koalisi Prabowo kultuskan Jokowi telah mendorong polemik dinasti politik di Pilpres 2024.
"Dan potensi dinasti politik Jokowi sangat buruk dan berbahaya," tegas Asvi.
Sikap kultuskan Jokowi, kata Asvi, "Jadi sebab. Mengapa koalisi Prabowo sangat berharap pada anak Jokowi, Gibran jadi cawapres," tegas dia.
Indikasi pengkultusan (memuja berlebihan), kata Asvi, sudah dirasakan sejak Jokowi ajak Prabowo dan Sandiaga Uno (rival Pilpres 2019), bergabung di kabinet.
Mulai dari sana, kata dia, tidak ada oposisi kontrol pemerintah.
"Oposisi lemah. Sementara kekaguman Jokowi makin melambung tanpa kritik dari parlemen," tegas Asvi.
Menurut Asvi, sikap Ketum Parpol koalisi Prabowo kultuskan Jokowi, dapat dilihat dari banyak indikasi. "Coba kita saksikan. Bagaimana Ketum Parpol melaporkan aktivitas politiknya pada Presiden," ungkap Asvi.
"Atau saat Parpol punya calon sendiri. Akhirnya mereka serahkan pada Gibran, anak Jokowi. Ini karena mereka sudah kultuskan Jokowi," ucap dia.
Kultus individu Jokowi juga ada di masyarakat, "Saya kuatir rasa kagum publik justru dimanfaatkan dengan buruk," ungkapnya.
Menyaksikan Mangkraknya Pembangunan di Masa SBY
Pembangunan Museum dan Auditorium Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan Proyek Ambalang, adalah salah satu kegagalan proyek pembangunan di masa SBY.
Untuk membandingkan sejauh mana perkembangan pembangunan Museum dan Auditorium PDRI, lihatlah foto udara museum dan auditorium yang berada di kompleks Monumen Nasional PDRI di Nagari Koto Tinggi, Kabupaten Limapuluhkota, Sumatera Barat, Jumat, 18 September 2020. Data dari Pemkab Limapuluh kota, pembangunan Monumen Nasional PDRI oleh Pemerintah Pusat tersebut terus dilanjutkan hingga kini progresnya telah mencapai 40 persen.
Pembangunan Tahun 2016
Secara kasat mata, saya tidak menyaksikan pembangun Museum dan Auditorium tahun 2020 ini, tetapi saya menyaksikan pembangunan itu pada tahun 2016.Tepatnya pada hari Sabtu pagi, tanggal 22 Oktober 2016, saya pergi ke Nagari Koto Tinggi, dari Payakumbuh. Pagi sekali saya mencarter ojek ke daerah Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota itu.
Mungkin pertanyaan yang muncul, mengapa naik ojek? Ya, karena angkutan umum waktu itu jarang langsung ke tempat tersebut. Jika ada kendaraan, penumpang roda empat biasanya hanya sampai daerah Suliki.
Pun kalau ada mobil ke Koto Tinggi, mobil itu bukan dari Payakumbuh, tetapi mobil yang datang pagi-pagi dari Koto Tinggi ke Payakumbuh dan mobil yang sama itu pula, siangnya kembali ke Koto Tinggi. Biasanya mobil itu ditumpangi para penduduk Koto Tinggi yang akan berbelanja ke Payakumbuh.
Setelah berbelanja mereka akan kembali lagi dengan mobil yang sama di mana telah menunggunya.Jadi hanya sekali rute perjalanan.Itulah sebabnya, saya mencarter ojek pergi pulang dari dan ke Koto Tinggi-Payakumbuh.
Lumayan juga jauh jaraknya antara Payakumbuh dan Koto Tinggi. Kami harus beristirahat beberapa kali melepaskan lelah. Jalan yang ditempuh naik turun sebagaimana kondisi jalan ke daerah pegunungan, yang menjadi ciri khas jalan-jalan di Sumatera Barat.
Sewaktu tiba di Suliki, jalur jalan masih dua arah.Dari Suliki ke Koto Tinggi jalur jalan hanya satu.Pernah ojek saya hampir bertabrakan dengan mobil pribadi orang lain.
Tiba di Koto Tinggi masih agak pagi juga. Saya tiba di Kantor Kecamatan Gunuang Omeh. Karena hari Sabtu, pegawai libur, maka suasananya sepi dan di muka kantor terlihat bangku atau meja pedagang. Di muka kecamatan Gunuang Omeh itu tersedia halaman yang luas.Jadi bisa dipakai pedagang untuk berdagang.Di halaman yang luas itu terdapat patung pejuang yang menandakan pejuang PDRI bermarkas. Hanya sayang patung itu juga tidak terawat dengan baik, lebih-lebih sudah banyak para pedagang menjajakan dagangannya di kaki patung. Mungkin di hari-hari tertentu mereka berdagang.
Perjalanan kami teruskan ke puncak bukit. Jalan yang sulit, berliku, naik turun, licin dan sempit. Saya tiba di sebuah bangunan yang belum selesai dan terletak di tanah seluas 20 hektar lebih. Ada dua kerangka bangunan. Bangunan I dijadikan Monumen dan untuk Museum Nasional PDRI, ruang perpustakaan dan pusat Literatur Sejarah. Sedangkan bangunan II diperuntukan sebagai pusat pertokoan dan lain-lain.
Saya memperoleh informasi, bahwa pondasi bangunan dicanangkan tepat pada tanggal 19 Desember 2012 yang dijadikan sebagai Hari Bela Negara. Sudah menghabiskan dana 268 miliar rupiah. Biaya itu merupakan biaya patungan yang dikeluarkan dari Anggaran Belanja Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan sejumlah kementerian lain.
Bangunan ini sudah tentu tidak hanya akan menjadi kebanggaan Veteran RI, tetapi juga akan menjadi kebanggan seluruh rakyat Indonesia, karena pernah diajarkan Presiden RI Pertama Soekarno, “Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah (Jas Merah).
PDRI mengingatkan kita pula kepada Kolonel Hidayat yang pada saat itu hadir bersama Mr.Sjafruddin Prawiranegara. Menurut sumber yang saya peroleh di Bukittingi, Pak Hidayat yang mendorong Sjafruddin Prawiraranegara mengambil tindakan untuk mendirikan PDRI. Saat itu Pak Hidayat, di samping sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Sumatra, yang lebih penting, saat itu juga adalah pejabat Kepala Staf Angkatan Perang, karena KSAP ditahan Belanda di Yogyakarta bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta.
