SELAMAT HARI ULANG TAHUN GOLKAR KE-61
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Golongan Karya ke-61, 20 Oktober 2025, saya mencoba mengulas buku khusus tentang tulisan saya di "Golkar sebagai Partai Alternatif, " (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2003).
Buku ini setebal 84 halaman. Editor: Dasman Djamaluddin,S.H. dan Pengantar oleh Prof. Abdul Bari Azed,S.H.,M.H.
" Masa Pemerintahan Soeharto selama 32 tahun menimbulkan luka mendalam bagi Partai Golkar yang kala itu enggan disebut partai, identik dengan Presiden Soeharto.
Di masa Soeharto, seorang Presiden memegang tiga wewenang sekaligus. Dia adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (sekarang TNI), dia adalah Kepala Eksekutif dan sangat kontroversial, dia adalah Ketua Dewan Pembina Golkar. Sementara kedua partai politik lainnya, masing-masing Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) seakan-akan terpinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto lengser dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Golkar ikut terseret ke dalamnya dan dianggap bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan Soeharto selama 32 tahun. Golkar dihujat, dicaci maki, malah ada yang berkeinginan agar Golkar dibubarkan. Keinginan terakhir ini bukan hanya datang dari sebagian masyarakat, tetapi juga dari penyelenggara negara, sebut saja Presiden K.H.Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ketika mengeluarkan Maklumat Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur memaklumatkan di poin ke-3 nya untuk membekukan dengan dalih untuk menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru. Padahal dalam pemilihan umum, Juni 1999, Partai Golkar berhasil meraih kemenangan kedua di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan meraih jumlah suara 23.742 jta jiwa atau 22, 46 persen. Akhirnya sejarah membuktikan bahwa keinginan untuk membekukan Golkar ditolak Mahkamah Agung (MA).
Sebetulnya, pada waktu itu juga, Golkar telah memasuki era baru. Golkar telah merubah citranya menjadi Golkar 'baru' yang dideklasikan pada tanggal 7 Maret 1999 yang antara lain menyatakan:
Pertama, Golkar telah melakukan koreksi yang terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap penyimpangan yang terjadi di masa lalu.
Kedua, Golkar telah berupaya mengambil tindakan tegas terhadap KKN.
Ketiga, Golkar telah menyatakan diri sebagai partai yang mengakar dan responsive serta senantiasa peka dan tanggap terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat.
Keempat, Golkar akan memperjuangkan aspirasi kepentingan rakyat, sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik; dan
Kelima, Golkar akan mempelopori tegaknya kehidupan berpolitik yang demokratis dan terbuka (transparan)."
Itulah janji-janji Golkar 'baru' yang berkeinginan mengubah citra yang terlanjur jelek di masa Orde Baru.
