ASVI WARMAN ADAM:" SAYA DARI DULU MENDUKUNG BANG ALI JADI PAHLAWAN NASIONAL "

ASVI WARMAN ADAM: "SAYA DARI DULU MENDUKUNG BANG ALI SEBAGAI PAHLAWAN NASIONAL"

Itulah ucapan Sejarawan Asvi Warnan Adam kepada saya seusai acara: Seminar Nasional Pengusulan yang saya kontak melalui WA.

Ditambahkan Asvi, ketika uang dari pajak perjudian dipakai untuk pembangunan, hanya kelompok Islam (tertentu) yang menentang uang dari pajak perjudian tersebut. " Ya, kita juga harus memaklumi, Gubernur Jakarta 1966-1977 itu berada di posisi peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. 

Tanggal 22 Februari 2024 telah berlangsung Seminar Nasional Pengusulan Calon Pahlawan Nasional Ali Sadikin di Auditorium Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia. Saya sebagai Alumnus S2 Ilmu Sejarah FIB UI, ikut hadir dan menyaksikan dari dekat acara itu.

Gubernur DKI Jakarta 2007-2012 Fauzi Bowo, saat menjadi pembicara kunci dalam seminar pencalonan Ali Sadikin menjadi pahlawan nasional di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia (UI), Kamis,  22 Februari 2024, menyambut positif pengusulan Ali Sadikin menjadi pahlawan nasional. Ia lantas mengenang figur Gubernur Jakarta ke-7 itu.

“Saya termasuk bagian dari laskarnya Ali Sadikin yang masih tersisa. Barangkali juga saya anak didik Ali Sadikin sampai pencalonan saya dan menjadi Gubernur DKI Jakarta,” kata Fauzi, saat menjadi pembicara kunci dalam seminar pencalonan Ali Sadikin menjadi pahlawan nasional di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia (UI).

Menurut Bang Foke, sapaan karib Fauzi Bowo, Ali Sadikin layak menjadi pahlawan nasional karena merupakan salah satu figur pemimpin demokratis. Gubernur Jakarta 1966-1977 itu pun menjunjung tinggi dan memperjuangkan hak kebebasan setiap orang dalam mengekpresikan diri.

“Terlepas dari kontribusi Ali Sadikin sejak menjadi bagian dari marinir, Gubernur Jakarta, dan Menteri Perhubungan Laut semasa pemerintahan Soekarno, sosok Ali Sadikin juga memiliki pandangan bahwa kekuasaan harus terbatas dan yang membatasi kekuasaan adalah kemanusiaan atau kehendak rakyat dan kepentingan umum,” tuturnya.

Selama pimpin Jakarta, ungkap Bang Foke, Ali Sadikin berkontribusi besar pada pembangunan ibu kota.

Bahkan, beliaulah yang membangun pondasi Jakarta modern dan kita hanya melanjutkan apa yang sudah dibangun,” jelasnya.

“Baginya, kekuasaan harus diselenggarakan berdasar hukum dan bukan hukum dijalankan berdasarkan kekuasaan,” imbuh dia.

Di sisi lain, Bang Foke menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada tim penyusun usulan tersebut. Menurutnya, hampir tanpa celah bahkan beberapa referensi yang dikutip hampir terlupakan.

“Saya berharap, baik narasumber maupun peserta seminar dapat membahas hingga naskah ini menjadi sempurna,” ujarnya.

Gus Dur Puji Kepemimpinan Ali Sadikin

Tahun 2008, Gus Dur Memuji Kepemimpinan Ali Sadikin sebagaimana dikutip dari 
NU Online, 21 Mei 2008. Dinyatakan, Ketua Umum Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memuji kepemimpinan (alm) Ali Sadikin selama menjadi gubernur DKI Jakarta pada 1966-1977. 

Menurutnya, Almarhum merupakan pemimpin rakyat yang sejati, berani, sederhana dan bijaksana. "Dia itu pemimpin rakyat sejati. Hidupnya sederhana, berani dan bijaksana," ujar Gus Dur didampingi istri, Shinta Nuriyah Wahid, kepada wartawan saat melayat ke rumah duka di Jalan Borobudur, Jakarta.

Gus Dur yang juga mantan presiden RI itu menjelaskan, langkah politik Ali Sadikin selama menjabat gubernur sangat berani. Di rezim Orde Baru, Ali Sadikin berani membuat kebijakan yang tidak sejalan dengan pemerintahan Soeharto. "Berani menentang kebijakan rezim yang kacau-balau," tandas Gus Dur. Ia juga menghargai hasil pembangunan yang dilakukan Ali Sadikin.

 “Ya, beliau berhasil membangun Jakarta yang aman, tentram, damai dan sejahtera masyarakatnya. Tidak seperti sekarang ini, di mana warga Jakarta banyak menderita dan kesulitan menghadapi hidup,” tutur Gus Dur.

 

Postingan populer dari blog ini

Sepenggal Perjalanan Hidup

Hari Ini 23 Juli 2024, 79 Tahun Ibu Sasmiyarsi Sasmoyo (Ibu Mimis Aristides Katoppo)

SENGKETA PWI, APA TIDAK MUNGKIN DISELESAIKAN KARENA ADA DUGAAN UNSUR "KORUPSI" ?